Penyedia Jasa Konstruksi Tak Boleh Langgar Aturan

LINTASJEPARA.ISKNEWS.COM, Keamanan - Pengguna anggaran maupun penyedia jasa konstruksi di Kabupaten Jepara, diminta untuk tidak melawan aturan yang sudah ditetapkan. Hal ini, disampaikan Asisten II Setda Jepara Mulyaji, saat melakukan penandatangan kontrak kerja jasa konstruksi di Pendopo Kabupaten Jepara. Rabu (02-05-2018)

Dikatakan Mulyaji, kepada pengguna anggaran, Pemkab tidak segan-segan memberi sanksi jika kualitas atau apapun yang diberikan penyedia jasa tidak sesuai dengan perjanjian yang disepakati. “Ini bertujuan, tidak hanya birokrasi yang bagus, namun juga penyedia jas ajuga harus baik,” kata dia.

Penandatangan kontrak kerja jasa konstruksi. (istimewa)

Pada penandatanganan kontrak kerja, pengadaan jasa konstruksi yang dilaksanakan tahun 2018 ini, mencakup 66 kontrak paket pekerjaan dengan pagu anggaran lebih dari Rp 92,11 miliar. Terdiri dari, 11 paket senilai Rp 7,29 miliar pada Bidang Pengairan, 15 paket senilai Rp 27,86 miliar pada Bidang Cipta Karya, 37 paket pekerjaan senilai Rp 53,69 miliar, pada Bidang Bina Marga DPUPR, serta 3 paket senilai Rp. 3,2 miliar di Dinas Kesehatan Kabupaten.

“Ibarat sepakbola, penandatanganan kontrak ini, adalah kick off, pekerjaan sudah dimulai dari sekarang,” paparnya.

Sebelumnya, Kepolisian dan Kejaksaaan Negeri Jepara turut dilibatkan dalam pengawasan lelang proyek infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR). Pengawasan dilakukan sejak proses pembuktian kualifikasi, hingga nanti proyek selesai dikerjakan oleh rekanan. 

Kabag Pembangunan Setda Jepara Hery Yulianto mengatakan, pelibatan polisi dan kejaksaan ini untuk memastikan tidak ada penyimpanan administrasi maupun kualitas pengerjaan rekanan. “Pengawasan ini penting untuk memastikan kualitas pengerjaan proyek,” katanya. (ZA) 

No comments

Powered by Blogger.