Berpotensi Timbulkan Konflik, SPN Jepara Tolak Perpres Penggunaan TKA

LINTASJEPARA.ISKNEWS.COM, Pemerintah - Terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) terus menuai polemik. Pro kontra terus mengemuka dari berbagai kalangan utamanya dari kalangan buruh. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Serikat Pekerja Nasional (SPN) juga melakukan penolakan terhadap keberadaan Perpres tersebut.

Menurut Sekretaris DPC SPN Jepara Achmad Arifin, pihaknya menolak keras keberadaan Perpres itu. Hal tersebut akan menjadikan polemik dan konflik di tenaga kerja di indonesia. “Kita menolak keras keberadaan Perpres itu,” katanya.

Arifin mengatakan, jika yang didatangkan di Jepara pekerja Profesional dan bisa berbahasa Indonesia tak jadi soal. Akan tetapi, jika yang didatangkan para pekerja kasar dan sementara masih banyak tenaga kerja lokal Jepara yang masih sangat membutuhkan pekerjaan.

DPC SPN Jepara. (istimewa)

“Ini akan menjadi masalah bagi pemerintah Kabupaten yang memberikan akses masuk TKA tersebut. Di Jepara ini sudah banyak di temukan beberapa TKA illegal yang izin KITAS nya abal-abal,” jelas Arifin.

Sementara itu, berdasarkan data di Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara jumlah tenaga kerja asing di Kabupaten Jepara dalam tiga tahun terakhir ini terus meningkat. Pada 2015,  jumlah TKA sebanyak kurang dari 200 orang. Lalu pada 2016, jumlah itu bertambah menjadi 205 orang. Lalu pada 2017, jumlah TKA di Jepara sebanyak 215 orang.

Kabid tenaga kerja dan Transmigrasi Edy Wijayanto memprediksi jumlah tersebut bertambah pada 2018. Di tiga bulan pertama di 2018, sudah ada 94 TKA yang memperpanjang kontrak. Belum lagi jumlah itu ditambah dengan TKA yang baru masuk di 2018.

Dalam Perpres tentang penggunaan TKA sendiri disebutkan, penggunaan TKA dilakukan oleh Pemberi Kerja TKA dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu, yang dilakukan dengan memperhatikan kondisi pasar tenaga kerja dalam negeri. Setiap Pemberi Kerja TKA, menurut Perpres ini, wajib mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia pada semua jenis jabatan yang tersedia. Dalam hal jabatan sebagaimana dimaksud belum dapat diduduki oleh tenaga kerja Indonesia, jabatan tersebut dapat diduduki oleh TKA. (ZA) 

No comments

Powered by Blogger.