Pilgub, KPU Jepara Akan Rekrut Enam Belas Ribu Lebih Petugas TPS

LINTASJEPARA.ISKNEWS.COM, Pilkada - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jepara, akan merekrut sedikitnya 16.587 Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan petugas ketertiban untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS), yang tersebar di 1.843 TPS di Kabupaten Jepara. Belasan ribu petugas ini akan bertugas untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng 27 Juni mendatang.

Komisioner KPU Jepara, Subchan Zuhri mengatakan, sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pilkada serentak tahun 2018 Pembentukan anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS ini mulai 3 April sampai 3 Juni 2018. KPU sendiri, harus sudah selesai membentuk KPPS untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018 ini paling lambat 3 Juni mendatang. 

“Setiap TPS, akan ada tujuh orang petugas KPPS, dan ditambah dua personel petugas ketertiban TPS yang diangkat dari Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas),” kata Subchan. 

Tempat TPS. (istimewa)

Sebagai persyaratan, untuk petugas KPPS, usia paling rendah 17 tahun dan berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat. Syarat usia ini diharapkan akan mempermudah KPU dalam membentuk KPPS dibanding syarat yang diatur dalam Undang-Undang sebelumnya, yakni 25 tahun. Namun, dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, syarat penyelenggara pemilu termasuk anggota KPPS tampak semakin ketat.

Di antaranya ada syarat anggota KPPS tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu. Selain itu syarat belum pernah menjabat dua kali periode pada jabatan yang sama juga diberlakukan dalam pembentukan anggota KPPS ini.

Petugas KPPS ini dituntut netralitasnya karena merupakan ujung tombak penyelenggara pemilu di tingkat paling bawah. Mereka akan menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS. Oleh karena itu, lanjutnya, salah satu syarat wajib petugas KPPS ini adalah bukan anggota atau pengurus partai politik manapun. Calon anggota KPPS ini wajib menandatangani pernyatan yang salah satu isinya bukan anggota partai politik. (ZA) 

No comments

Powered by Blogger.