Hadiri Paripurna, Bupati “Dihajar” Dewan Soal Tarian Erotis di Pantai Kartini

LINTASJEPARA.ISKNEWS.COM, Pemerintahan - Jika biasanya tidak ada satupun anggota dewan yang menyampaikan pandangan umum fraksi ketika rapat paripurna penyampaian ranperda, maka tidak dengan rapat paripurna, Senin (16-04-2018). Pandangan umum fraksi di rapat paripurna dengan agenda penyampaian empat ranperda itu, setidaknya ada enam anggota DPRD yang mengambil jatah berbicara. Momentum pandangan umum fraksi betul-betul dimanfaatkan oleh anggota dewan untuk “menghajar” Bupati Jepara Ahmad Marzuqi terkait kasus tarian erotis di Pantai Kartini, Sabtu (14-04-2018) lalu. Terlebih satu dari empat ranperda yang diajukan juga terkait dengan rencana induk pengembangan pariwisata di Jepara.

Enam anggota dewan yang mengambil jatah pendangan umum fraksi yakni Arofiq dan Syaifudin dari Fraksi ADES, Sunarto dan Nur Hidayat dari Fraksi Nasdem, Ahmad Faozi dari Fraksi Golkar dan Nur Khamid dari Fraksi PKB.

Arofiq dari fraksi ADES yang mendapatkan kesempatan pertama menyampaikan jika dirinya selama momentum peringatan hari jadi ini menunggu kado yang baik dari Pemkab Jepara. “Saya menunggu-nunggu kado misalnya pelebaran jalan nasional atau realisasi jalan tembus Semarang lewat pesisir pantai. Namun tidak kunjung ada, justru yang ada kado memalukan tarian erotis di Pantai Kartini,” ujar politisi PKS ini.

Bupati Jepara Ahmad Marzuqi memberikan sambutan dalam rapat paripurna penyampaian ranperda di gedung DPRD Jepara, Senin (16-4-2018). (Zaki/isknews.com).

Dalam kesempatan itu, dirinya meminta kepada forkopinda untuk bersikap tegas dalam memberikan izin hiburan ini. “Forkopinda jangan abu-abu harus tegas jika hiburan tidak boleh ya tidak boleh, jangan ada pengecualian,” jelasnya.

Sunarto, politisi Partai Nasdem menyebut kejadian di Pantai Kartini sebagai peritiwa yang memalukan. Menurutnya, Dinas Pariwisata harus bertanggungjawab terkait peritiwa ini. “Proses perizinan harus dibedah, kalau perlu Dinas Pariwisata dan semua yang terlibat harus kita undang ke dewan untuk dimintai pertanggunjawabannya,” tegas Sunarto.

Sementara itu, Nur Hidayat ari Fraksi Nasdem meminta Pemkab Jepara membentuk Satgas khusus untuk menangani masalah ini. Politisi muda ini menyebut jika penyebaran berita dan video pornoaksi ini telah merusak citra Jepara yang sudah mati-matian dibangun. “Penyebaran video ini juga harus dihentikan, sebab saat ini saja, jika saya googling nama Jepara yang muncuk justru berita dan video negatif itu. Dan ini harus dihentikan atau di blokir,” jelasnya.

Bupati Jepara Ahmad Marzuqi juga menyatakan kekecewaannya atas kejadian tersebut. Dirinya juga mengapresiasi langkah Polres yang telah mengambil tindakan hukum kepada panitia kegiatan itu. "Kita akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas," katanya dihadapan anggota dewan.

Marzuqi juga menyebut beberapa hari sebelum kegiatan itu, panitia memang sempat menemui dirinya dan menyampaikan bahwa kegiatan itu sebagai bagian promosi wisata Jepara. "Saat datang ke saya, ngomongnya yang baik-baik, akan tetapi kenyataannya justru seperti itu," ungkapnya. (ZA)

No comments

Powered by Blogger.