OPD Harus Efektif dan Efisien Kelola APBD 2018

LINTASJEPARA.ISKNEWS.COM, Lintas Jepara - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajaran lingkungan Pemkab Jepara diminta efektif dan efisien dalam mengelola anggaran APBD 2018. Prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, dan disiplin anggaran serta tepat sasaran  harus menjadi pedoman terhadap apa yang telah direncanakan dan disepakati dalam  APBD Tahun Anggaran 2018. Hal ini disampaikan oleh anggota DPRD Jepara Muzaidi, A.Md terhadap APBD Tahun Anggaran 2018., baru-baru ini


Dalam menyusun dan membahas Ranperda tentang APBD tahun 2018, kata Muzaidi, harus mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 33 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018. Setidaknya ada lima hal yang tercantum dalam Permendagri tersebut, pertama Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kebijakan Pemerintah, kedua Prinsip Penyusunan APBD, ketiga Kebijakan Penyusunan APBD, keempat Teknis Penyusunan APBD, dan kelima Hal-hal Khusus Lainnya Dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 harus berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD harus berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan penyusunan RKP Tahun 2018 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan money follows program dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas fungsi instansi yang bersangkutan.

Penyusunan APBD 2018 juga didasarkan prinsip sebagai berikut: (1). sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerinta-han  yang menjadi kewenangan daerah; (2).tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat; (3).tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; (4).transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD; (5).partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan (6).tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

Dirinya juga menyoroti perubahan dan pergeseran sejumlah pos anggaran di APBD 2018 secara signifikan. Beberapa pos yang mengalami perubahan diantaranya pos belanja yang bertambah sekitar Rp.29,7 milyar sementara pendapatan hanya bertambah sekitar Rp.2,8 milyar. Selaian itu deficit juga bertambah menjadi sekitar Rp.26,9 milyar.

No comments

Powered by Blogger.