Kinerja Keuangan BUMD Harus Dioptimalkan

LINTASJEPARA.ISKNEWS.COM, Lintas Jepara - Pemkab Jepara diminta mengoptimalkan kinerja keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ada sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Saat ini Pemkab Jepara memiliki beberapa BUMD diantaranya PDAM, PDAU, Bank Jepara Artha dan PD. Bank BPR BKK. Hal ini menjadi salah satu  saran dan catatan yang disampaikan oleh Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Jepara terhadap APBD 2018.


 Muhammad Adib, S.Ag, salah seorang anggota dewan menyatakan, selain meminta optimalisasi keuangan BUMD, setidaknya ada tujuh saran lainnya yang disampaikan. Beberapa diantaranya yakni meminta bupati melakukan peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan; melakukan pengawasan terhadap keuangan pemerintah desa, baik berupa ADD, Dana Desa dan bantuan keuangan lainnya; meningkatkan PAD dengan optimalisasi pelaksanaan perda perda Retribusi dan penggalian sumber daya alam dengan memperhatikan lingkungan.

Selain itu juga meningkatkan ketertiban  pemungutan pajak daerah melalui pengiriman ASN PNS untuk mengikuti Diklat PPNS Pajak Daerah; mengintegrasikan Sistem Informasi Management (SIM) dari semua SKPD agar memudahkan akses dan input data, eksekusi serta penyelarasan dan updating perencanaan secara universal; menindak tegas dan apabila diperlukan menutup perusahaan yang tidak mematuhi standart Instalasi Pengelolaan  Air  Limbah (IPAL), dan mencemari sungai secara masif serta memperhatikan dengan sungguh-sungguh perencanaan pembangunan dan efesiensi anggaran terthadap pembangunan fisik.

Lebih lanjut M.Adib mengungkapkan, APBD Kabupaten  Jepara Tahun Anggaran 2018 adalah rencana pembangunan yang merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD 2017-2022 Kabupaten Jepara sebagai penjabaran visi dan misi bupati dan wakil bupati terepilih.  Berbagai keberhasilan pemerintahan lima tahun yang lalu merupakan catatana prestasi baik yang patut  disyukuri bersama.

Pemerintah harus mampu mewujudkan kondisi keuangan daerah yang sehat dan berkelanjutan melalui peningkatan produktifitas APBD, menciptakan iklim investasi yang kondusif dan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.  Pemerintah harus mampu melakukan percepatan prioritas pembangunan daerah, mencapai target pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan perlindungan sosial, peningkatan pelayanan public terutama di bidang pendidikan dan kesehatandan harus berupaya dengan sungguh sungguh percepatan penurunan angka kemiskinan .
Untuk PAD pada RAPBD Tahun Anggaran 2018 yang ditargetkan mengalami peningkatan di banding tahun lalu melalui program intensifikasi dan extensifikasi pendapatan daereah, baik pendapatan retribusi daerah, pajak daerah maupun pendapatan lain nya yang sah, harus mempertimbangan rasa keadilan dan tingkat kepatutan bagi obyek retribusi maupun obyek pajak.


Optimalisasi   yang merupakan salah satu pilar untuk menambah kemampuan keuangan daerah, harus dikelola secara  professional dengan memperahtikan sumber daya manusia dan kelembagaan serta harus dilakukan pengawasan untuk menekan tingkat kebocoran pendaptan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi.

No comments

Powered by Blogger.